Ahli Tekankan Komunikasi Pemerintah Harus Adaptif Hadapi “Homeless Media” di Era Digital

Jakarta (KABARIN) - Sejumlah pakar teknologi dan media sosial menilai pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih adaptif untuk menghadapi fenomena homeless media di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, homeless media merupakan entitas yang menjalankan aktivitas jurnalistik, namun tidak terdaftar sebagai perusahaan pers resmi.

Dewan Pembina Government Social Media Summit (GSMS), Karina Kusumawardani, menekankan bahwa pemerintah harus mampu menjaga konsistensi pesan dalam menyampaikan isu publik di tengah lanskap media yang semakin terfragmentasi.

"Di tengah fragmentasi media yang semakin kompleks, menjaga konsistensi pesan dan identitas komunikasi menjadi tantangan yang harus dijawab bersama,” ujar Karina dalam GSMS 2026 bertajuk “Navigasi Komunikasi Pemerintah: Tetap Tepercaya di Tengah Era Fragmentasi Media” di Jakarta, Selasa (9/6).

Ia menilai instansi pemerintah perlu mengombinasikan pendekatan komunikasi konvensional dan digital agar informasi kebijakan dapat dipahami secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat lintas generasi.

Karina menyebut pemerintah perlu lebih lincah dalam memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, mulai dari rilis pers, konten media sosial, hingga sosialisasi langsung di lapangan, guna meningkatkan keterlibatan publik secara efektif.

Sementara itu, CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid Naradhipa menyoroti berkembangnya media nonkonvensional yang kini mengubah pola konsumsi informasi masyarakat.

“Entitas media nonkonvensional ini berkembang pesat karena berhasil mengisi kekosongan sudut pandang, khususnya bagi demografi muda yang cenderung lebih menyukai informasi yang terdesentralisasi dan ringkas dibanding format berita tradisional,” kata Aqsath.

Ia menambahkan bahwa perubahan ekosistem media tersebut menuntut pemerintah untuk lebih aktif berinteraksi secara dinamis serta membangun kemitraan yang sehat dengan berbagai platform komunikasi modern.

Menurutnya, kolaborasi yang adaptif penting agar ruang diskursus publik tetap sehat tanpa memperlebar polarisasi di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah dengan pengelolaan media sosial terbaik yang terbagi dalam empat kategori, yakni Most Engaging, Best Use of Image, Best Use of Video, dan Best Account.

Untuk kategori Most Engaging, penghargaan diraih oleh Kementerian Sosial, Kepolisian RI, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Institut Teknologi Bandung.

Kategori Best Use of Image diberikan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI), Badan Pengaturan BUMN RI, DI Yogyakarta, dan Universitas Udayana.

Sementara itu, kategori Best Use of Video diraih Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, DI Yogyakarta, dan Universitas Negeri Semarang. Adapun Best Account diberikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, DPR RI, DI Yogyakarta, serta Universitas Gadjah Mada.